Selarasnews. Debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota sukabumi yang dijadwalkan pada tanggal 20 Juni di Gedung Anton Sujarwo batal di selenggarakan.
PMII menilai debat walikota dan wakil walikota yang diselenggarakan di Gedung Anton Sujarwo mesti di evaluasi oleh pihak KPUD.
" Gagalnya debat kandidat calon walikota dan wakil walikota mesti di evaluasi oleh lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD Kota Sukabumi. Karena acara yang dinilai sakral ini sudah seharusnya dilaksanakan, mengingat pentingnya bagi masyarakat untuk mengetahui program unggulan dari setiap paslon." Kata Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi Amus Mustaqim. (21/6/18)
Pembatalan secara mendadak disaat acara akan dimulai menandakan KPUD kota Sukabumi cacat dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya karena terjadinya miss komunikasi antara KPUD dan Polri.
" Kalau kasusnya begini, KPUD Kota Sukabumi cacat dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain dari penghamburan anggaran negara PMII pun menilai di batalkannya debat kedua ini patut di soroti dan jadi perhatian masyarakat karena para pemegang kebijakan dalam hal ini KPUD sebagai penyelenggara dan Pihak Secapa Polri terjadi miss komunikasi, jika memang alasannya tidak di izinkan memakai Gedung pasti sudah dari jauh jauh hari." Lanjut Wakil ketua satu PMII Kota Sukabumi.
Dibalik gagalnya debat dan tidak diberikannya izin pemakaian gedung secapa polri, PMII menduga adanya kongkalikong antara KPUD dengan pejabat.
" Tentu ada hal lain di balik gagal nya debat dan tidak di berikannya izin pemakaian gedung oleh Pihak Secapa Polri. Jangan jangan ini ada kongkalikong antara penyelenggara pemilu dengan pejabat daerah setempat sehinngga acara sekelas debat Cawalkot mendadak di batalkan". Tutur Amus Mustaqim.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar