Ketua Presidium FPII Minta Ketua Dewan Pers Bertobat Gagal Bina Wartawan

Jakarta, 28 Juli 2018 - Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Kasihhati menyikapi langsung Surat edaran Dewan Pers (DP) No. 371/DP/K/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 perihal protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan/organisasi wartawan/perusahaan pers dimana surat itu menyebut beberapa nama organisasi pers sebagai Penumpang Gelap atas kematian wartawan Muhamad Yusuf di Kotabaru.

Dan FPII salah satu Organisasi Wartawan yang dalam dua tahun ini banyak melakukan aksi penggalanggan massa untuk menyikapi kebijakan-kebijakan DP turut juga dianggap sebagai penumpang gelap.

Dalam sikapnya, Ketua Kasihhati menegaskan, dengan adanya surat edaran tersebut, seolah menunjukkan rasa ketakutan dan kualitas diri seorang Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo.

"Apa mata Stanley (panggilan Ketua Dewan Pers) tidak melihat bahwa tahun 2017 kita sudah melakukan aksi (lihat : youtube, aksi 203 fpii dan aksi 134 fpii) yang dilakukan FPII saat menyikapi hal-hal yang terkait dengan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap wartawan?" tanya Kasihhati kepada Wartawan, di Jakarta, Sabtu (28/7/18).

Menurut wanita yang akrab dipanggil Bunda ini, Surat tersebut juga salah satu bentuk pengungkapan bahwa diri Ketua Dewan Pers itu GAGAL membina wartawan dan media yang begitu pesat berkembang sekarang ini. Belum lagi produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang memakan biaya Rp. 1,5-3 juta/orang.

"Berapa rupiah total yang telah diraupnya? Kemana Anggaran puluhan bahkan ratusan Miliaran rupiah yang dikucurkan Pemerintah tiap tahun untuk DP?" tanyanya.

Kasihhati menegaskan, Ketua Dewan Pers yang sekarang ini menganggap bahwa dirinya merupakan seorang "PENGUASA" di dunia Pers sudah lepas kontrol seolah sebagai HAKIM yang memutuskan bahwa media atau organisasi yang tidak tunduk kepada Dewan Pers adalah "media abal-abal".

"Hal inilah yang patut dipertanyakan dan dicurigai tingkat pendidikan seorang Ketua Dewan Pers. Bukannya menyatukan suatu perbedaan pandangan, malah memecah belah. Apa ini yang dinamakan sebagai seorang ketua?" ucap Kasihhati.

"Harusnya Ketua Dewan Pers Calling Down, bertobat dan minta ampun kepada Allah atas apa yang dilakukannya. Apalagi menjelang Pesta Asian Games 2018 dimana media-media asing akan datang ke Indonesia, Apakah Yosef ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dunia pers Indonesia sedang amburadul?" Kata wanita yang akrab dipanggil Bunda ini.

Kasihhati mengingatkan kepada Pengurus dan Anggota FPII seluruh Indonesia untuk terus berjuang membela kemerdekaan pers sejati serta melaksanakan peliputan sesuai kaidah kode etik jurnalistik.

sumber : Presidium FPII

Bupati Buka Porseni PGRI Tingkat Kabupaten Sukabumi

    Porseni memiliki nilai yang sangat strategis dalam meningkatkan silaturahim antar anggota PGRI sekaligus meningkatkan prestasi guru sebagai ajang untuk meningkatkan solidaritas para guru, dengan Porseni ini mudah – mudahan akan tumbuh semangat persatuan para guru dan membangun kejujuran, sportivitas serta mental yang baik juga rasa kebersamaan. sehingga dapat mendapatkan Atlit guru yang dapat mewakili Kabupaten Sukabumi di Tingkat Propinsi dan Nasional. Demikian dikatakan Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami Ketika Membuka secara Resmi Porseni PGRI Tingkat Kabupaten Sukabumi Yang diawali dengan Pemukulan Gong. Bertempat di Lapang Gumbira Kecamatan Nagrak, Senin (9/7).

    Pada acara tersebut telah dilaksanakan Penyerahan Piala Bergilir Dari Juara Umum Kecamatan Warungkiara Kepada Bupati Sukabumi yang dilanjutkan Kepada Ketua Panitia.
Dikatakan pula, Dengan diselenggarakannya Porseni selain momen silaturahim, juga dapat menjadi wahana dialog untuk menyatu padukan pikiran dan semangat dalam pembangunan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru dimanapun
mereka berada, harus tampil prima secara fisik dan non-fisik.
Lebih Lanjut Dikatakan, PGRI adalah mitra pemerintah yang strategis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang baik, peran serta guru semakin nyata sesuai dengan amanat konstitusi. Tunjukkan bahwa PGRI tidak hanya tua dalam usia, tapi juga dewasa dalam bertindak sehingga anggota PGRI layak menjadi teladan.

“Jadikan Porseni ini sebagai ajang persahabatan, untuk menjalin kekompakan, guru harus tetap solid dalam membangun generasi bangsa. Karena Porseni ini membawa dampak Positif dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi yaitu Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri, dan juga menjadikan Sekabumi kearah yang lebih baik” Ungkapnya.
Sementara Ketua Panitia, Drs.Mohamad Solihin. MM.Pd. melaporkan, kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 9 s/d 13 Juli 2018, dengan jumlah peserta kurang lebih 8000 orang berasal dari Kepala Sekolah Guru PAUD, TK,SD,SMP, SMA/SMK Negeri/Swasta, HIMPAUDI dan IGTKI Se Kabupaten Sukabumi.
#HUMAS SETDA KAB. SUKABUMI

Batalnya debat, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Nilai adanya kongkalikong antara KPUD dengan Pejabat.

Selarasnews. Debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota sukabumi yang dijadwalkan pada tanggal 20 Juni di Gedung Anton Sujarwo batal di selenggarakan.
PMII menilai debat walikota dan wakil walikota yang diselenggarakan di Gedung Anton Sujarwo mesti di evaluasi oleh pihak KPUD.

" Gagalnya debat kandidat calon walikota dan wakil walikota mesti di evaluasi oleh lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD Kota Sukabumi. Karena acara yang dinilai sakral ini sudah seharusnya dilaksanakan, mengingat pentingnya bagi masyarakat untuk mengetahui program unggulan dari setiap paslon." Kata Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi Amus Mustaqim. (21/6/18)

Pembatalan secara mendadak disaat acara akan dimulai menandakan KPUD kota Sukabumi cacat dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya karena terjadinya miss komunikasi antara KPUD dan Polri.
" Kalau kasusnya begini, KPUD Kota Sukabumi cacat dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain dari penghamburan anggaran negara PMII pun menilai di batalkannya debat kedua ini patut di soroti dan jadi perhatian masyarakat karena para pemegang kebijakan dalam hal ini KPUD sebagai penyelenggara dan Pihak Secapa Polri terjadi miss komunikasi, jika memang alasannya tidak di izinkan memakai Gedung pasti sudah dari jauh jauh hari." Lanjut Wakil ketua satu PMII Kota Sukabumi.

Dibalik gagalnya debat dan tidak diberikannya izin pemakaian gedung secapa polri, PMII menduga adanya kongkalikong antara KPUD dengan pejabat.
" Tentu ada hal lain di balik gagal nya debat dan tidak di berikannya izin pemakaian gedung oleh Pihak Secapa Polri. Jangan jangan ini ada kongkalikong antara penyelenggara pemilu dengan pejabat daerah setempat sehinngga acara sekelas debat Cawalkot mendadak di batalkan". Tutur Amus Mustaqim.